Oleh:
Adhe Ismail Ananda, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Undana Kupang)
Ekspospedia – Kabupaten Kolaka tengah menjadi sorotan nasional. Daerah ini baru saja mencatat rekor: memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia, bahkan diklaim sebagai yang terbesar di Asia, mencapai 97.401.593.025,72 ton. Angka fantastis ini sering digaungkan dalam pidato pejabat, proposal investasi, dan berita keberhasilan. Namun, di balik narasi kemegahan itu, ada kenyataan pahit yang dialami masyarakat lingkar tambang.
Warga desa masih harus menempuh jalan berlubang, mengonsumsi air keruh, dan berjuang mencari pekerjaan layak. Di tengah deru alat berat dan pelabuhan ekspor yang sibuk, kehidupan rakyat kecil justru tak banyak berubah. Pertanyaannya sederhana tapi menohok: apakah cadangan nikel yang melimpah ini benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Kolaka?
Data dari Badan Pusat Statistik (Kolaka dalam Angka 2025) menunjukkan bahwa 11,67% penduduk Kolaka masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,78, mengindikasikan adanya jurang lebar dalam distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin itu sendiri. Tahun 2024, jumlah pengangguran terbuka mencapai 3.904 jiwa, dan pencari kerja terdaftar sebanyak 2.973 orang, mayoritas lulusan SMA yang tidak terserap oleh industri tambang.
Ironi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang meluas. Sungai yang dulunya jernih kini berubah warna kekuningan akibat sedimentasi dan pencemaran dari aktivitas pertambangan. Sawah-sawah petani mengalami penurunan hasil karena pengairan terkontaminasi. Alih fungsi lahan, konflik horizontal, dan peminggiran masyarakat adat menjadi fenomena umum. Desa-desa agraris dipaksa berubah menjadi wilayah industrial, sering tanpa kesiapan sosial dan budaya.
Sementara itu, janji-janji tambang terus digaungkan: pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, dan kemajuan daerah. Tapi yang tampak justru sebaliknya: buruh lokal tetap di posisi bawah, nilai tambah ekspor masih mentah, dan aparat desa sibuk mengurus CSR daripada mendengar aspirasi warga. Negara, baik pusat maupun daerah, lebih sering tampil sebagai fasilitator investasi ketimbang penjaga keadilan sosial dan ekologis.
Dalam wacana publik, Kolaka bahkan disematkan sebagai “masa depan ekonomi hijau Indonesia”. Sebuah klaim yang terdengar ironis ketika sungai tercemar, udara penuh debu nikel, dan masyarakat lokal kehilangan ruang hidup. Ekonomi hijau seharusnya bukan kamuflase eksploitasi. Jika pembangunan hanya diukur dari angka ekspor dan investasi, maka kita sedang membangun di atas penderitaan yang disamarkan.
Rakyat Kolaka tidak anti-tambang. Mereka tidak menolak modernisasi, apalagi memusuhi kemajuan. Tapi mereka menolak ketimpangan yang dilegalkan, eksploitasi yang dibungkus narasi kemajuan, dan kebijakan yang menyingkirkan suara rakyat. Tambang bukan musuh; yang menjadi ancaman adalah sistem tambang yang tak berpihak, yang melihat warga sebagai hambatan, bukan mitra.
Sudah saatnya Kolaka membalik arah. Dari ekstraksi menuju regenerasi. Dari eksploitasi menuju emansipasi. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai pengatur teknis, tapi sebagai pelindung kepentingan rakyat. Partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan tambang harus menjadi keharusan. Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih harus ditegakkan, bukan dikompromikan.
Kolaka memiliki peluang besar untuk menjadi contoh praktik tambang berkeadilan di Indonesia. Tapi itu hanya mungkin jika paradigma pengelolaan berubah: dari profit semata menjadi partisipatif dan berkeadilan. Peraturan daerah harus melindungi hak hidup, bukan hanya mengatur tata niaga komoditas. Yang kaya tak boleh hanya tambangnya, tapi juga manusianya.
Di tanah dengan kandungan nikel berlimpah ini, satu pertanyaan tetap menggantung: untuk siapa sesungguhnya semua ini dikeruk? Bila jawabannya bukan untuk rakyat, maka seluruh proses ini hanya akan jadi ironi tragis: kekayaan mineral yang menyisakan kemiskinan struktural.(***)
